"Duh, pengen beli baju tapi males ke mall. Beli di online shop aja deh". Sebagian besar dari kau pasti pernah beli barang secara online. Praktis sekali, ya kalau ingin melaksanakan transaksi ekonomi ketika ini. Tapi, pernah terbayang nggak gimana kehidupan ekonomi Indonesia di masa-masa awalnya merdeka? Pastinya nggak semudah ketika ini. Nah, dalam artikel ini, kita akan membahas wacana perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Simak, yuk untuk tahu bagaimana kehidupan ekonomi di masa itu.
Suasana pertokoan di Indonesia di masa demokrasi liberal. (Sumber: kompasiana.com).
Sebagai “negara baru”, Indonesia masih harus banyak berguru dalam aneka macam hal biar negaranya semakin kuat. Salah satunya ialah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia ketika itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain:
Gunting Syafruddin
Kalau kau pikir agenda ini ialah menggunting uang kertas, salah. Salah banget. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sampai nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan ketika itu, Syafruddin Prawiranegara.
Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, serpihan kanan dan serpihan kiri. Guntingan uang kertas serpihan kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas serpihan kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang sanggup dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara.
Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin. Bagian kiri dipakai sebagai uang, serpihan kanan sanggup ditukarkan dengan obligasi. Djangan keliru, Squad! (Sumber: ekonomi.metrotvnews.com).
Baca juga: Sejarah Kebijakan Gunting Syafruddin
Eh, tapi kalau ketika ini, kau jangan coba-coba gunting uang kau ya, Squad. Bisa-bisa kau kena denda atau bahkan dipenjara alasannya ialah melanggar undang-undang. Please, jangan sampe...
Gerakan Benteng
Kamu masih suka main benteng, gak, Squad? (Sumber: news.okezone.com).
Salah lagi, Squad! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan menyerupai benteng yang di atas, ya, catet! Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, spesialis ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam agenda kerja Kabinet Natsir.
Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara menawarkan pinjaman berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah menerima pinjaman kredit dari pemerintah. Namun, agenda ini tidak berjalan dengan baik alasannya ialah kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang memakai dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Sumitro Djojohadikusumo. (Sumber: http://iluni-feb-ui.com).
Sistem Ekonomi Ali Baba
Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi biar sanggup bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, agenda ini gagal alasannya ialah pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi.
Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. (Sumber: amazon.fr).
Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan dilema finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun janji yang pada Finek adalah:
- hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas korelasi bilateral
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melaksanakan pembubaran Uni-Indonesia dan balasannya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani peniadaan KMB.
Gerakan Asaat
Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia orisinil dari persaingan dagang dengan pengusaha absurd khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan menciptakan lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Ketidakstabilan politik dan ekonomi mengakibatkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada agenda pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibuat Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 agen ini menyusun RPLT. Kalau di ketika ini, mungkin sebutan yang sering dipakai ialah Renstra (Rencana Strategis) mungkin, yaa...
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara sentra dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu sanggup teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap ialah untuk mengubah rencana pembangunan biar sanggup dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak sanggup dilaksanakan dengan baik karena:
- adanya kesulitan dalam memilih prioritas.
- Terjadi ketegangan politik.
- Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta.
Nasionalisasi Perusahaan Asing
Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan absurd yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai semenjak Desember 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang wacana nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Beberapa perusahaan absurd yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya ialah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Bank Dagang Negara), Bank De Nationale Handelsbank N. V (Bank Umum Negara), N.V Nederlandsche Handels Maatschappij (Bank Exim), Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM (Garuda Indonesia), dll.
.jpg?width=400&height=246&name=pesawat%20KNILM%20(saat%20ini%20Garuda%20Indonesia).jpg)
Pesawat KNILM di salah satu bandara di Jawa. (Sumber: media-kitlv.library.leiden.edu).
Nasionalisasi de Javasche Bank
Squad pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta kemudian pergi ke Museum BI (Bank Indonesia)? Bangunan tersebut punya sejarah yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa. Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank.
Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang menurut pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 wacana Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berganti menjadi Bank Indonesia.
de Javasche Bank di Batavia yang kini menjadi Museum Bank Indonesia di tempat Kota Tua Jakarta. Hayo, siapa yang pernah foto-foto di sini? (Sumber: media-kitlv.library.leiden.edu).
Itu dia, Squad, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa Indonesia sudah berkembang. Untuk tahu apa saja perkembangannya ketika itu, kau sanggup berguru lewat video animasi di RuangBelajar.
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia Di Masa Demokrasi Liberal"
Posting Komentar