Umkm Ingin Ada Platform Pendataan Terintegrasi Pemerintah

Technologue.id – Presiden Joko Widodo pada 18 Juni 2019 mendapatkan Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan tiga asosiasi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima masukan adanya platform pendataan UMKM yang terintegrasi antara Pemerintah dan organisasi UMKM.


Di samping itu masukan lainnya yang disampaikan juga dibutuhkan sanggup membantu Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan melalui solusi kebijakan. Walau demikian, Presiden mengingatkan semoga segala kemudahan dan kemudahan yang diberikan untuk UMKM tidak malah melemahkan.


Baca juga:


Bantu Pembiayaan UMKM, Bukalapak Luncurkan Modal Mitra


Apalagi di kurun digital ketika ini menuntut penemuan dan pertumbuhan yang cepat. UMKM harus sanggup mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dengan baik. Bukan malah terlena sehingga justru minim inovasi.


Adapun beberapa masukan yang telah disampaikan Akumandiri kepada Presiden Jokowi antara lain ialah :



  1. Platform utk pendataan UMKM di organisasi/wadah UKM yang terintegrasi dengan pemerintah.

  2. Pemberian edukasi untuk pengusaha mikro khususnya perempuan.

  3. Implementasi sinergi antara agenda pemerintah dan organisasi umkm.

  4. Permodalan yang masih sulit alasannya ialah persyaratan yg kurang mudah, sehingga ukm masih terjerat oleh rentenir dan fintech ilegal.

  5. Organisasi sinergi dengan pemerintah untuk menjadi pendamping ukm.

  6. Persyaratan pembinaan di BLK masih membatasi kelompok rentan menyerupai anak muda yg tidak mempunyai ijazah, yatimpiatu yg tidak punya KK dimana mereka ialah yang paling membutuhkan pelatihan.

  7. Pelatihan di BLK hanya terbatas pada pembinaan produksi dan tidak ada pendampingan dari pemerintah mengenai pemasaran;

  8. Pelatihan di BLK juga belum menunjukkan bahan lifeskill bagi calon pengusaha / pengusaha. Sehingga mereka tidak siap menghadapi kegagalan disaat berusaha. Pelatihan bagi para pengusaha mikro juga dibutuhkan harus inklusif sehingga sanggup menjangkau kelompok rentan di pelosok daerah, khususnya perempuan.

  9. Dibentuk Balai Latihan Kerja Sama yg independent sebagai pendamping PLUT yang dianggap masih sangat eksklusif.


Baca juga:


Targetkan 8 Juta UMKM Go Digital di 2020, Ini Upaya Pemerintah Indonesia


Selain untuk mendapatkan masukan, pertemuan ini juga disebut AKUMANDIRI menjadi salah satu bukti Pemerintah yang peduli dan memberi prioritas terhadap kemajuan UMKM Indonesia.


Mari berteman dengan saya

Follow my Instagram _yudha58

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Umkm Ingin Ada Platform Pendataan Terintegrasi Pemerintah"

Posting Komentar