Alur Prosedur Penetapan Peraturan Di Desa 2018 2019 (Perdes)

MEKANISME PENETAPAN PERATURAN DI DESA

Peraturan di Desa ialah Peraturan yang mencakup Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di desa dihentikan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

PERATURAN DESA

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan pembagian terstruktur mengenai lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahapan penyusunan peraturan desa (PERDES) yakni :

Perencanaan Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam RKP Desa. Lembaga kemasyarakatan, forum moral dan forum desa lainnya di desa sanggup memperlihatkan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk planning penyusunan rancangan PERDES

Penyusunan

Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa Rancangan PERDES disusun oleh pemerintah desa dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa terutama masyarakat yang terkait pribadi dengan substansi materi pengaturan dan sanggup dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan guna perbaikan rancangan PERDES yang disusun oleh pemerintah desa, selanjutnya Rancangan PERDES disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD BPD sanggup menyusun dan mengusulkan rancangan PERDES. Rancangan Peraturan Desa sanggup diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan PERDES proposal BPD. Rancangan PERDES yang disusun BPD tidak termasuk untuk rancangan PERDES wacana rancangan RPJM Desa, rancangan RKP Desa, rancangan APB Desa dan rancangan Peraturan Desa wacana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan proposal BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa proposal BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa proposal Kepala Desa dipakai sebagai materi untuk dipersandingkan Rancangan PERDES yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi PERDES paling lambat 7 Hari terhitung semenjak tanggal akad dan wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung semenjak diterimanya rancangan PERDES dari pimpinan BPD
Penetapan Rancangan PERDES yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan PERDES, Rancangan PERDES tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa
Pengundangan Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan aturan yang mengikat semenjak diundangkan
Penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD semenjak penetapan planning penyusunan rancangan PERDES, penyusunan Rancangan PERDES, pembahasan Rancangan PERDES, hingga Pengundangan PERDES untuk memperlihatkan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan
Evaluasi dan Klarifikasi

Evaluasi Rancangan PERDES wacana APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari semenjak disepakati untuk dievaluasi, Dalam hal Bupati tidak memperlihatkan hasil penilaian dalam batas waktu tersebut, PERDES berlaku dengan sendirinya. Hasil penilaian rancangan PERDES diserahkan oleh Bupati paling usang 20 hari kerja terhitung semenjak diterimanya rancangan PERDES oleh Bupati. Dalam hal Bupati telah memperlihatkan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan PERDES paling usang 20 hari semenjak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa sanggup mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan PERDES hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan kepada Bupati melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil penilaian , dan tetap memutuskan menjadi PERDES, Bupati membatalkan PERDES dengan Keputusan Bupati.
Klarifikasi PERDES yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 Hari semenjak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati melaksanakan penjelasan PERDES dengan membentuk tim penjelasan paling lambat 30 hari semenjak diterima. Dalam hal hasil penjelasan PERDES tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil penjelasan yang berisi hasil penjelasan yang telah sesuai. Dalam hal hasil penjelasan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Peraturan Bersama Kepala Desa yang berisi materi kerjasama desa. Tahapan penyusunan Peraturan Bersama kepala Desa ialah :

Perencanaan Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kolaborasi antar-Desa. sehabis mendapat rekomendasi dari MUSDES
Penyusunan Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh KADES pemrakarsa dan wajib dikonsultasikan ke masyarakat desa masing- masing & kepada camat masing-masing untuk mendapat masukan.
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan Pembahasan rancangan Peraturan Bersama KADES dilakukan oleh 2 KADES atau lebih. Penetapan Rancangan Peraturan Bersama KADES dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung semenjak tanggal disepakati selanjutnya diundangkan dalam Berita Desa oleh SEKDES masing-masing desa
Penyebarluasan Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing

PERATURAN KEPALA DESA

Rancangan Peraturan Kepala Desa disusun oleh Kepala Desa yang memuat materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selanjutnya diundangkan dalam Berita Desa oleh SEKDES

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa

PERATURAN DESA ADAT

Peraturan Desa Adat diadaptasi dengan aturan moral dan norma moral istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Teknik & mekanisme penyusunan peraturan desa moral sama dengan teknik penyusunan peraturan di desa.

KEPUTUSAN KEPALA DESA KADES

sanggup memutuskan Keputusan KADES untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi & dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

SUMBER :
BAHAN BACAAN
MATERI PELATIHAN
KADER PEMBERDAYAAN DESA
KLASTER DESA SE - KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Alur Prosedur Penetapan Peraturan Di Desa 2018 2019 (Perdes)

0 Response to "Alur Prosedur Penetapan Peraturan Di Desa 2018 2019 (Perdes)"

Posting Komentar

Alur Prosedur Penetapan Peraturan Di Desa 2018 2019 (Perdes)

Baca juga:

0 Response to "Alur Prosedur Penetapan Peraturan Di Desa 2018 2019 (Perdes)"

Posting Komentar