Pengertian Sistem Politik Indonesia - Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan banyak sekali aktivitas dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi evaluasi prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial hingga kemudian dipakai secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika tiba para penanam modal domestik itu akan menunjukkan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk sanggup didistribusikan secara merata, misalkan menyerupai sembako yang diharuskan sanggup merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah sentra ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laris individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini menjadikan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif menciptakan kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibentuk pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan keinginan bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarkan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya kiprah negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas banyak sekali sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kiprah dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.
Politik yakni semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kecerdikan diharapkan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya keinginan dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik yakni Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan menciptakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat menyerupai Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya yakni merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat sanggup menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan proteksi sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibentuk pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Di Indonesia, sistem politik yang dianut yakni sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, mekanisme dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada tubuh yang berbeda
2. Negara menurut atas hukum
3. Pemerintah menurut konstitusi
4. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5. pemerintahan mayoritas
6. pemilu yang bebas
7. parpol lebih dari satu dan bisa melakukan fungsinya
Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berafiliasi satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak kalau salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada akreditasi akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan besar lengan berkuasa pada prinsip lainnya.
Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas banyak sekali sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kiprah dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.
Politik yakni semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kecerdikan diharapkan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya keinginan dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik yakni Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan menciptakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat menyerupai Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya yakni merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat sanggup menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan proteksi sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibentuk pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Di Indonesia, sistem politik yang dianut yakni sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, mekanisme dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada tubuh yang berbeda
2. Negara menurut atas hukum
3. Pemerintah menurut konstitusi
4. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5. pemerintahan mayoritas
6. pemilu yang bebas
7. parpol lebih dari satu dan bisa melakukan fungsinya
Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berafiliasi satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak kalau salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada akreditasi akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan besar lengan berkuasa pada prinsip lainnya.
Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diharapkan analisis sistem biar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses pedoman yang berputar menjaga eksistensinya. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi pedoman berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi evaluasi prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial hingga kemudian dipakai secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika tiba para penanam modal domestik itu akan menunjukkan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk sanggup didistribusikan secara merata, misalkan menyerupai sembako yang diharuskan sanggup merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah sentra ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laris individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini menjadikan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif menciptakan kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibentuk pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
TKI-065 Konno Hikaru, Hamasaki Mao https://oload.download/f/vo81gtb48e05. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat relasi antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal ketika ini, bahkan kini banyak negara yang mempunyai kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) menunjukkan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "Sistem Politik Di Indonesia"
Posting Komentar