Sejarah Kelas 11 | Akar Dan Proses-Proses Penerapan Demokrasi Indonesia

 

Artikel ini membahas bagaimana awal mula munculnya demokrasi di Indonesia dan ibarat apa penerapannya di setiap rezim pemerintahan

--

Siapa di antara kau yang sering dimarahin guru di kelas ketika memberikan pendapat? Misalnya kaya kau bosen berguru di kelas terus, atau kau nggak oke dengan klarifikasi yang disampaikan guru, atau alasannya kau nggak oke dengan peraturan yang dibentuk oleh guru. Hayo siapa? Atau jangan-jangan nggak ada satupun dari kau yang berani memberikan pendapat? Wah gawat berarti Squad.

Kenapa kok sanggup gawat jikalau nggak berani memberikan pendapat? Iya dong gawat, soalnya negara kita ini kan menganut sistem demokrasi. Kamu tahu nggak demokrasi itu apa? Nah demokrasi itu secara terminologi atau istilah yaitu suatu sistem pemerintahan negara, di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Kalau secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan.

Demokrasi ini juga termasuk sebagai konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapat kehidupan yang layak.

Tuh kan Squad, negara menjamin kebebasan berpendapat, jadi ngapain takut jikalau kau benar. Kan kita hidup di negara demokrasi. Terus kau tahu nggak ibarat apa sejarah demokrasi di Indonesia? Dalam penerapannya, sistem demokrasi di Indonesia berjalan sangat dinamis atau berubah-ubah. Mulai dari sehabis proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, hingga masa reformasi.

Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL)

Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama yaitu tahun 1945-1949, yaitu awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, karenanya program-program yang dibentuk pemerintah tidak sanggup dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menunjukkan amanat kepada konstituante perihal pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya:

1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.
2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala duduk kasus kenegaraan dan kemasyarakatan, mencakup politik, sosial, dan ekonomi.
4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan sanggup melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.

Kalau dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya bangsa.

DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU

Demokrasi pancasila lahir atas banyak sekali bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kau main ke sebuah desa kau niscaya akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah usang dianut oleh mereka.

Jadi, hal paling penting dalam demokrasi Pancasila yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial.

Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi pancasila itu sendiri.

Pelanggaran Demokrasi Era Orde Baru

1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
2. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
3. Pembredelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah
4. Kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah
5. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
6. Pengekangan diskusi-diskusi kampus
7. Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom
8. Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis

Baja juga: Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal

DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA REFORMASI

Perbedaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi dengan masa orde gres terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho perubahan yang terjadi. Kebanyakan, perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi.

Nah beberapa perubahannya itu seperti:

1. Pemilihan umum yang lebih demokratis
2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
3. Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum.
4. Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi perilaku hidup politik pendukungnya
5. Partai-partai politik sekarang lebih sanggup mandiri

Nah, begitulah kiranya Squad konsep demokrasi yang berjalan di Negara kita ini. Kamu tahu Soetan Sjahrir? Itu lho Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia kita, nah ia menuangkan gagasan dan konsepsinya perihal demokrasi ke dalam sebuah buku berjudul 'Perjuangan Kita'. Sjahrir menyampaikan jikalau individualisme yaitu elemen terpenting dalam negara dan sistem yang demokratis.

Jadi, setiap dari kita harus nih menghargai hak-hak sesame insan dan makhluk hidup lainnya. Seprti dilarang membully, menghina, mengucilkan, dan juga menyudutkan. Nah kau juga sanggup nih berguru perihal permasalahan-permasalhan demokrasi di Indonesia melalui ruangbelajar. Di sana kau sanggup menonton eksklusif video berguru dengan animasi yang menarik. Segera langganan yaa.    

 

Mari berteman dengan saya

Follow my Instagram _yudha58

Baca juga:

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: