RG Squad sudah tahu kan wacana sistem Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan oleh Soekarno pada tahun 1959-1965? Yup! Sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan aliran berpusat pada pemimpin negara, dikala itu Soekarno, mempunyai efek penyimpangan terhadap pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin juga terjadi lho terhadap pelaksanaan politik luar negeri.
Keputusan-keputusan serta aliran Soekarno yang sepihak kala itu, besar lengan berkuasa besar terhadap bangsa Indonesia dimata dunia luar. Apa saja sih keputusan-keputusan yang telah diambil oleh presiden pertama kita ini ya?
Sedikitnya terdapat 5 hal yang dianggap sebagai penyimpangan daripada sistem Demokrasi Terpimpin kala Soekarno:
1. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua.
a) Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara gres penentang imperialisme dan kapitalisme.
b) Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme.
2. Membentuk poros Jakarta-Peking.
Maksud poros ini ialah Indonesia menjalin persahabatan yang dekat dengan Republik Rakyat China, padahal pada waktu itu RRC merupakan blok komunis.
3. Indonesia melakukan Politik Mercusuar
Politik mercusuar ialah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti:
a) Pembangunan Stadion Senayan Jakarta.
b) Penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo.
4. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa
Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB. Saat Malaysia resmi menjadi anggota DK tidak tetap PBB, Presiden Soekarno lalu berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Pada dikala itu PBB tetap mendapatkan Malaysia menjadi anggota DK. Atas dasar keputusan PBB tersebut, pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Keputusan Soekarno dengan keluarnya Indonesia dari PBB, menciptakan Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. Hal ini sangat merugikan dan sangat disayangkan.
5. Konfrontasi dengan Malaysia
Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Oleh lantaran itu, Soekarno ingin Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.
Isi Dwi Komando Rakyat.
a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
b) Bantulah usaha rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.
.png?width=600&name=rangkuman%20penyimpangan%20demter%20(2).png "bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin")
Jadi begini RG Squad, menurut Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia ialah politik luar negeri bebas aktif. Bebas itu artinya Indonesia tidak memihak terhadap dua blok yang dikala itu sedang konflik. Pada waktu itu, terjadi konflik antara Blok Barat dan juga Blok Timur, dan Indonesia dihentikan memihak keduanya. Kemudian, konsep aktif mempunyai makna bahwa Indonesia senantiasa ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia, bukan justru menciptakan ancaman terhadap perdamaian.
Nah, jikalau kalian ingin terus menambah pengetahuan wacana sejarah Indonesia, RG Squad sanggup bergabung di ruangguru digital bootcamp, tentunya bersama tentor-tentor yang berpengalaman.
Mari berteman dengan saya
Follow my Instagram _yudha58
0 Response to "5 Bentuk Penyimpangan Demokrasi Terpimpin Terhadap Politik Luar Negeri"
Posting Komentar